Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik (LHKP)

Fajr04:31
Dhuhr11:37
Asr14:58
Magrib17:29
Isha18:42

Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik (LHKP)

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah adalah unsur pembantu pimpinan di lingkungan Muhammadiyah yang bertugas mengkaji dan merespon isu-isu politik kebangsaan serta kebijakan publik, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan prinsip prinsip Muhammadiyah. LHKP berfungsi sebagai think tank yang memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Tugas dan Fungsi LHKP:

Mengkaji isu-isu strategis:
LHKP melakukan analisis mendalam terhadap berbagai isu nasional dan internasional yang relevan dengan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia.
Merumuskan rekomendasi kebijakan:
Berdasarkan hasil kajian, LHKP merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan relevan dengan nilai-nilai Islam yang moderat.
Memberikan advokasi:
LHKP aktif dalam mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umat dan bangsa.
Membangun kerjasama:
LHKP menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Meningkatkan kesadaran:
LHKP berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Pendekatan LHKP:

Berlandaskan nilai-nilai Islam:
LHKP beroperasi dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan kemajuan bangsa.
Berpikir strategis dan berkeadaban:
LHKP mengedepankan pendekatan yang strategis, konstruktif, dan beradab dalam berinteraksi dengan berbagai pihak.
Berorientasi pada kemaslahatan:
LHKP senantiasa berupaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat dan bangsa.

Dengan demikian, LHKP Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan bahwa nilai-nilai Islam berkemajuan dapat menjadi landasan dalam pembangunan bangsa.